Workshop Publikasi Jurnal Internasional, Kontribusi Unmer Malang Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan
25 August 2023Diploma Pariwisata Unmer Malang Jajaki Peluang Kerjasama Dengan Industri Pariwisata Jepang
25 August 2023KEPUTUSAN MENTERI
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- No: 6 Tahun 2013: Tata Naskah (Tata Persuratan) Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lampirannya, Permendiknas no. 42 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan di Lingkungan Depdiknas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi (offsite)
- No: 174/P/2012 : Anggota BAN-PT, BAN-S/M, dan BAN-NF Periode Tahun 2012-2017 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (offsite)
- No: 075/P/2011: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. (Lihat Lampiran 01, Lampiran 02). (offsite)
- No: 134/M/2010: Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011
- No: 126/P/2010: Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan (offsite)
- No: 108/P/2009: PT Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
- No: 022/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan, disahkan tgl 04 April 2009 (Berkas pelaksanaan, format pdf: Buku 1-1,8MB,Buku 2-1Mb pdf, Buku 3-0,6MB, Buku 4-0,5Mb, Buku 5-0,85MB)
- No: 046 Tahun 2009: Pedoman Umum ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan.
- No: 056/P/2007: Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru
- No: 129a/U/2004: Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (offsite)
- No: 004/U/2002: Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
- No: 045/U/2002: Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- No: 184/U/2001: Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi (pdf)
- No: 179/U/2001: Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi (offsite)
- No: 178/U/2001: Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (pdf)
- No: 107/U/2001: Penyelenggaraan Program Pendidikan JARAK Jauh (offsite) (berbeda dengan KELAS jauh, kalau program pendidikan jarak jauh dibolehkan, yang kelas jauh harus memenuhi ketentuan Permendiknas No. 30 Tahun 2009)
- No: 36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdf, offsite)
- No: 234/U/2000: Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi (pdf)
- No: 232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa (pdf)
- No: 074/U/2000: Tata cara tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen
- No: 284/U/1999: Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 67 Tahun 2008)
- No: 264/U/1999: kerjasama antar Perguruan Tinggi dan SK Dirjen Dikti no 61/DIKTI/Kep/2000
- No: 212/U/1999: Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor
- No: 181 Tahun 1999: petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya (html). Lampiran: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
- No: 187/U/1998: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 28 Tahun 2005)
- No: 155/U/1998: Pedoman Umum Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi (offsite)
- No: 223/U/1998: Kerjasama antar Perguruan Tinggi – pdf (dibatalkan oleh Kepmendikbud 264/U/1999 )
- No: 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (html)
- No: 339/U/1994: Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta
- No: 036/U/1993: Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi (sudah diganti dengan 178/U/2001)
- No: 442/P/1977: Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Pejabat Tertentu Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (offsite)
